Pemimpin Tidak Boleh Alergi Kritik

INDOFOKUSNEWS.WEB.ID - Dalam setiap sistem demokrasi, kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme sehat untuk menjaga kekuasaan tetap berada di rel yang benar. Karena itu, seorang pemimpin—baik di tingkat nasional maupun daerah—tidak boleh alergi terhadap kritik. Ketika kritik dipersepsikan sebagai serangan, dan bukan sebagai masukan, saat itulah demokrasi mulai kehilangan maknanya.

Kritik sebagai Pilar Demokrasi

Demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu yang rutin, tetapi juga dari:

• Kebebasan menyampaikan pendapat
• Keterbukaan terhadap perbedaan pandangan
• Kesediaan pemimpin untuk diawasi dan dikoreksi

Dalam konteks ini, kritik publik adalah alat kontrol kekuasaan (checks and balances) yang sah. Tanpa kritik, kekuasaan cenderung menjadi absolut, dan sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa kekuasaan absolut hampir selalu berujung pada penyalahgunaan.

Kritik Bukan Kebencian, Apalagi Permusuhan

Salah kaprah yang sering terjadi adalah menyamakan kritik dengan kebencian atau permusuhan politik. Padahal:

Kritik adalah ekspresi kepedulian terhadap arah kebijakan dan nasib publik.

Kritik yang disampaikan secara terbuka—baik oleh akademisi, jurnalis, aktivis, maupun warga biasa—justru menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli dan tidak apatis. Pemimpin yang anti kritik sesungguhnya sedang menghadapi masalah yang lebih besar: kehilangan kepercayaan publik.

Perspektif Hukum: Kritik Dilindungi Konstitusi

Secara konstitusional, kritik memiliki landasan hukum yang kuat. UUD 1945 menjamin:

• Kebebasan berpendapat
• Kebebasan berekspresi
• Hak menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan

Oleh karena itu, sikap represif terhadap kritik—terutama jika menggunakan instrumen hukum pidana—berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Hukum seharusnya digunakan untuk melindungi warga, bukan untuk membungkam suara yang berbeda.

Pemimpin Kuat Tidak Takut Dikritik

Pemimpin yang kuat tidak diukur dari seberapa banyak pujian yang diterimanya, melainkan dari kemampuannya mengelola kritik secara dewasa. Kritik dapat menjadi:

• Cermin untuk mengevaluasi kebijakan
• Alarm dini atas potensi kesalahan
• Sumber perbaikan dan inovasi

Sebaliknya, pemimpin yang alergi kritik sering kali menunjukkan:

• Ketidakpercayaan diri
• Ketergantungan pada loyalitas semu
• Kecenderungan otoritarian

Bahaya Membungkam Kritik

Upaya membungkam kritik—baik melalui intimidasi, stigmatisasi, maupun kriminalisasi—memiliki dampak serius, antara lain:

1. Matinya ruang dialog publik
2. Meningkatnya polarisasi sosial
3. Berkembangnya budaya takut
4. Menurunnya kualitas kebijakan publik

Ketika kritik dibungkam, yang tersisa hanyalah pujian palsu dan informasi yang disaring, dua hal yang sangat berbahaya bagi pengambilan keputusan pemimpin.

Etika Kepemimpinan: Mendengar sebagai Kebijaksanaan

Dalam etika kepemimpinan, kemampuan mendengar sering kali lebih penting daripada kemampuan berbicara. Pemimpin yang bijak memahami bahwa:

Tidak ada kebijakan yang kebal dari kesalahan, dan tidak ada pemimpin yang selalu benar.

Dengan membuka ruang kritik, pemimpin justru memperkuat legitimasi moral dan politiknya di mata rakyat.

Kritik sebagai Vitamin Demokrasi

Kritik ibarat vitamin bagi demokrasi—rasanya mungkin tidak selalu enak, tetapi sangat dibutuhkan agar sistem tetap sehat. Pemimpin yang menutup diri dari kritik sedang menutup jalan menuju perbaikan.

Dalam negara demokratis, pemimpin seharusnya tidak bertanya “siapa yang mengkritik?”, melainkan “apa substansi kritiknya?”. Karena pada akhirnya, pemimpin yang besar adalah mereka yang berani dikritik dan bersedia belajar darinya.